cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2020): Oktober" : 10 Documents clear
METODOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI Zumrotul Wahidah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.2833

Abstract

This study discusses the Islamic legal methodology used by Al-Ghazali. Al-Ghazali was the first to formulate methodological theory of Islamic law. In addition, Al-Ghazali is a very influential scholar in the Muslim community ini the word who is addressed through his works. Therefore, it is interesting to study the differences from other scholars in the method is library research is library research method by analizing various sources of literature related to this research. The result of this research is that the method used by Al-Ghazali has a different view, even against the Imam of the mazhab, one of which is about the argument of Maslahah al-Mursalah as a legal argument if the mashlalah is at the dharuriyah level. For the methodology agreed upon by Al-Ghazali, namely al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ and Nalar reasionable/ istishab. Meanwhile, Islamic legal methods that not agreed upon are syar’u man qablana, istihsan, qaul sahaby, and mashalahah mursalah/ istishlah.Keywords: Al-Ghazali; Islamic law; methodology.Penelitian ini membahas tentang metodologi hukum Islam yang digunakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan merupakan orang pertama yang merumuskan dalam teori metodologi hukum Islam. Selain itu, Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam kalangan masyarakat Muslim di dunia yang ditujukan melalui karya-karyanya.  Oleh karena itu, menarik untuk dikaji perbedaan dari ulama-ulama lain dalam metode hukum Islam yang digunakan oleh Al-Ghazali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (library research) dengan menganalisis dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda, bahkan berlawanan imam mazhab salah satunya tentang hujjah Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil hukum apabila mashlahah tersebut pada tingkatan dharuriyah. Untuk metodologi yang disepakati oleh Al-Ghazali yaitu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Nalar akal/istishab. Sedangkan metode hukum Islam yang tidak disepakati yaitu syar’u man qablana, istihsan, qaul sahaby, dan mashlahah mursalat/istishlah.
IMPLEMENTASI LARANGAN PARKIR BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI FLYOVER KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Jhon Hendri; Sudi Fahmi; Bahrun Azmi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3161

Abstract

But in reality, in the observations of the authors of the vehicles that we encountered, both four-wheeled and two-wheeled, almost every evening until evening, vehicles were found parked on the Flyover on the Sudirman street, Tuanku Tambusai, Sukarno Hatta and HR Subrantas. While the government has clearly provided a symbol of prohibition to stop on the bridge and in the traffic law it clearly states that everyone driving a motorized vehicle on the road is obliged to comply with the stopping and parking requirements. This is dangerous because the flyover is built only for passing vehicles and the vehicle is prohibited from parking or stopping along the body of the flyover because the flyover is not prepared not for stopping vehicles. This type of research is research conducted by identifying the law on how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is that the implementation of the prohibition on parking for motorized vehicle riders in Pekanbaru City flyovers based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which results in disruption of road functions based on Law Number 22 of 2009 is less effective and maximal. This is because there are still many people who do not know about these regulations, Lack of Socialization of Law Number 22 Year 2009 from Law Enforcement Officials, Lack of firm law enforcement officials in implementing criminal sanctions, and Lack of Legal Awareness of the Community itself. Obstacles Faced in the Implementation of the Parking Prohibition for Motorized Vehicle Riders on Flyover in Pekanbaru City Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are the Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture and Facilities or Facilities and the limited facilities and infrastructure. Efforts made to overcome obstacles in the Implementation of the Parking Prohibition for Motorized Vehicle Riders at Pekanbaru City Flyovers Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are that peace and traffic order is by fostering mutual assistance and assistance among the enforcement officers and the public, the public workers' office of transportation without neglecting their respective interests in the framework of increasing obedience and compliance, thus the Government's hope of improving services in traffic order in a peaceful and orderly condition in the regions can be realized. Apart from that, the implementation of traffic control, tranquility and orderliness can also be carried out by utilizing public facilities and facilities, increasing legal awareness, increasing the number of police personnel in the traffic sphere and repressive actions. Keywords: Implementation, No Parking, Flyover  Namun pada kenyataannya dalam pengamatan penulis kendaraan yang kami jumpai baik roda empat maupun roda dua, hampir setiap sore hingga malam hari ditemukan kendaraan yang parkir di Flyover yang ada dijalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Sukarno Hatta dan HR Subrantas. Sementara pemerintah sudah dengan jelas memberikan simbol larangan untuk berhenti dijembatan tersebut serta didalam undang-undang lalu lintas tersebut dengan tegas mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir akan diberikan sanksi. Hal ini berbahaya karena Flyover tersebut dibangun hanya untuk kendaraan yang melintas dan kendaraan dilarang parkir atau berhenti di sepanjang badan jalan Flyover karena Flyover itu tidak disiapkan bukan untuk kendaraan yang berhenti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Aparat Penegak Hukum, Kurang tegasnya Aparat penegak Hukum dalam menerapkan Sanksi Pidana, Serta Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat itu sendiri. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum dan Sarana atau Fasilitas dan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah bahwa ketentraman dan ketertiban lalu lintas adalah dengan membina saling membantu dan menolong diantara aparat penertiban dan masyarakat, dinas perhubungan dinas pekerja umum tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan, dengan demikian harapan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam ketertiban lalu lintas dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan penertiban, ketentraman dan ketertiban lalu lintas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum, meningkatkan kesadaran hukum, Menambah Jumlah Personil Kepolisian di lingkup lalu lintas serta Tindakan represif.
REFORMASI PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Firzhal Arzhi Jiwantara
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.2317

Abstract

This research aims to examine and analyze correcting land laws that are far from populist approaches. It still tends to be practical, authoritarian, and centralistic, resulting in a disregard for the acceptance of people's aspirations in the region and using normative legal research methods, with the statute approach and conceptual approach. Furthermore, it is analyzed qualitatively. The result of the research is, first, the philosophical foundation of the nation as a national paradigm to be held concretely in the field to improve and, at the same time, realize social justice for all Indonesians—the implementation with a complimentary legal device that can adopt living law values and existing social realities. To support the implementation of the positive law, empirically, the field needs to create a conducive culture, whether it is a culture that concerns the organizing apparatus and the community in general. Second, establishing the rule of law must prioritize local communities' aspirations and further established through authorized institutions in the form of legislation—today's centralistic and authoritarian land politics towards decentralization and responsive land politics with a democratic feel. Keywords: land procurement policy; public interest; regulatory reform. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa proses pembetukan undang-undang pertanahan yang sejatinya masih jauh dari pendekatan populis. Secara praktis operasional, masih cenderung otoriter dan bersifat sentralistik, sehingga adanya pengabaian terhadap penerimaan aspirasi masyarakat di daerah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan  Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Selanjutnya dianalisis secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian yaitu, pertama, landasan filosofis bangsa sebagai paradigma nasional untuk dijewantahkan secara konkrit di lapangan, dalam upaya meningkatkan dan sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi hal tersebut, dapat diwujudkan dengan perangkat hukum positif yang mampu mengadopsi nilai-nilai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dan realitas sosial yang ada. Untuk mendukung pelaksanaannya pembentukan hukum positif dimaksud, secara empiris lapangan diperlukan terciptanya suatu kultur yang kondusif, apakah hal itu kultur yang menyangkut aparat penyelenggara maupun masyarakat pada umumnya. Kedua, pembentukan peraturan hukum dimaksud harus mengedepankan aspirasi masyarakat daerah (lokal) dan untuk selanjutnya ditetapkan melalui lembaga yang berwenang dalam bentuk undang-undang. Politik pertanahan yang sentralistik dan otoriter saat ini, diarahkan ke politik pertanahan yang desentralistik dan responsif dengan nuansa demokratis.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK MUHAMMADIYAH (BUMM) TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN Lelisari Lelisari
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3084

Abstract

This article discusses the social and environmental responsibility of Muhammadiyah Owned Enterprises (BUMM). The establishment of the economic field as the third pillar in the muhammadiyah preaching as well as marking the characteristics of Advanced Islam that became the spirit of the Muhammadiyah da'wah movement. Speaking of Muhammadiyah, not only talk about schools and universities in the field of education or talk hospitals in the field of health, but also talk about factories and plantations owned by Muhammadiyah. The type of research used is normative juridical research, which is research focused on reviewing the application of rules or norms in positive law. As a result of the research, the Economic and Entrepreneurial Assembly has compiled guidelines for Muhammadiyah Owned Enterprises (BUMM) and has been socialized in 2017, namely the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines No. 04/PED/I.0/B/ 2017 on Muhammadiyah Owned Enterprises. This guideline is drawn up, so that bumm management in the form of Limited Liability Company (PT) can be managed in accordance with Muhammadiyah's vision by accommodating good corporate governance. The application of social and environmental responsibility of Muhammadiyah Owned Enterprises (BUMM) to the community and the environment only provides money assistance and programs that are derma or philanthropic, have not touched on the environmental aspects. In The Guidelines No. 04/PED/I.0/B/ 2017 concerning Muhammadiyah Owned Enterprises also has not regulated the obligations of Muhammadiyah-owned enterprises in carrying out CSR.Keyword: BUMM; CSR. ABSTRAKArtikel ini membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM). Pencanangan bidang ekonomi sebagai pilar ketiga dalam dakwah persyarikatan Muhammadiyah sekaligus menandai ciri Islam berkemajuan yang menjadi spirit gerakan dakwah Muhammadiyah. Berbicara tentang Muhammadiyah, tidak hanya berbicara tentang sekolah dan perguruan tinggi di bidang pendidikan atau berbicara rumah sakit di bidang kesehatan, tetapi juga berbicara pabrik-pabrik dan perkebunan yang dimiliki Muhammadiyah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian bahwa, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan sudah menyusun pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dan telah disosialisasikan pada tahun 2017, yaitu Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor  04/PED/I.0/B/ 2017 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Pedoman ini disusun, supaya pengelolaan BUMM berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bisa dikelola sesuai visi Muhammadiyah dengan mengakomodasi tata kelola perusahaan yang baik.Bentuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) terhadap masyarakat dan lingkungan hanya memberikan bantuan uang dan program yang sifatnya derma atau filantropi, belum menyentuh ke aspek lingkungan. Dalam Pedoman No 04/PED/I.0/B/ 2017 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah juga belum mengatur tentang kewajiban dari badan usaha milik Muhammadiyah dalam melaksanakan CSR.
UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMILIHAN BAGI MASYARAKAT PAPUA (STUDI PENERAPAN PENGGUNAAN NOKEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ) Nofi Sri Utami; Suratman Suratman; Arief Budiono
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.2721

Abstract

This research discusses presidential elections and legislatures, especially selecting regional heads in Papua using the Noken system. Furthermore, related to the form of political education through Noken for Papuans. Important to study, given that Papua is a region that has unique characteristics compared to other regions. This type of research uses doctrinal research, with a normative juridical approach. The choice of methods using deductive thinking patterns, the positivity paradigm, is then analyzed Prespriktif descriptively. This study is the first to apply the use of Noken in Papua in the Regional Head Election using two systems, namely Noken Bigmen and hanging Noken. Noken Bigmen means that all votes are submitted or represented to the customary chairman. Meanwhile, residents can see the agreement and the vote. Second, the form of political education through the Noken system's use is the deliberation in consensus to determine a leader. The people fully believe in the chief of the tribe, who is a candidate who is considered acceptable and worthy of election. The consensus is the fourth incarnation of Pancasila. Keywords: Noken; Papua; Political Education.Penelitian ini membahas tentang pemilihan Presiden, Legislatif, khususnya pemilihan Kepala Daerah di Papua menggunakan sistem noken. Selanjutnya terkait bentuk pendidikan politik melalui noken bagi masyarakat Papua. Hal ini penting untuk dikaji, mengingat bahwa Papua merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khusus dibanding dengan daerah lain. Jenis penelitian menggunakan penelitian doktrinal, dengan pendekatan yuridis normatif. Pilihan metode menggunakan pola berfikir deduktif, paradigma positifisme kemudian dianalisis dengan  deskriptif presprektif. Hasil dari kajian ini adalah pertama, penerapan penggunaan noken di Papua dalam Pemilihan Kepala Daerah menggunakan dua sistem yaitu noken bigmen dan noken gantung. Noken bigmen artinya seluruh suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Sedangkan noken gantung warga dapat melihat kesepakatan dan ketetapan suara. Kedua, bentuk pendidikan politik melalui penggunaan sistem noken yaitu adanya musyawarah dalam mufakat untuk menentukan seorang pemimpin. Rakyat sepenuhnya percaya kepada ketua suku, siapa calon yang dianggap baik dan layak dipilih. Musyawarah untuk mufakat merupakan penjelmaan Pancasila sila ke empat. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG AKIBAT KECELAKAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Edi Yanto; Imawanto Imawanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3163

Abstract

This article discusses the issues related to frequent motorized vehicle accidents, causing losses to both motorists as the insured on Jasa Raharja insurance and to victims including the general public as the party when the loser is injured. Because most people or the insured do not understand their rights and obligations which are regulated in statutory regulations, including the form of legal protection provided by the State as a form of counter-achievement from the mandatory premium payment. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, Forms of legal protection Legal protection for the insured due to motorized accidents in terms of positive law, that basically the State has been present in order to guarantee and provide legal protection for the public when a motorized accident occurs with an insurance program managed by State-Owned Enterprises (BUMN) through PT. Jasa Raharja. Indeed, this insurance program is slightly different from insurance in general where the program is compulsory insurance which is carried out based on several laws and regulations stipulated by the Government. The administration of social insurance is a state agency or an organization under the authority and supervision of the state. In this case the state has the position of being the guarantor and at the same time as the ruler and manager of funds. Because it is insurance, the amount of premium payment is determined by the government and the payment is made at the same time as the motor vehicle tax payment.Keywords: protection; covered; accident; motorized. ABSTRAKArtikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kecelakaan kendaraan yang bermotor, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi pengendara selaku tertanggung pada asuransi Jasa raharja maupun bagi korban termasuk masyarakat umum selaku pihak ketika dirugikan. Kebanyakan masyarakat atau tertanggung selama ini tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara sebagai wujud kontraprestasi dari pembayaran premi yang sifatnya wajib. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan bermotor ditinjau dari hukum positif, bahwa pada dasarnya Negara telah hadir dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika terjadi kecelakaan bermotor dengan program asuransi yang dikelolah oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN) melalui PT. Jasa Raharja. Program asuransi ini sedikit berbeda dengan asuransi pada umumnya dimana programnya bersifat asuransi wajib yang dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan asuransi sosial oleh badan-badan negara atau suatu organisasi dibawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Karena sifatnya asuransi maka besarnya pembayaran premi ditentukan oleh pemerintah dan pembayarannya dilakukan pada saat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY Bintang Ulya Kharisma; Pryo Sularso; Bintara Sura Priambada; Asri Agustiwi; Siti Wulandari
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3258

Abstract

This study aims to discuss the agrarian law policy in the land sector in Indonesia after regional autonomy. The method used in this research is a normative juridical approach by examining and interpreting theoretical matters regarding the principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to land law after post regional autonomy. The research specifications in this research are descriptive analytic using secondary data, including primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes of the formation of laws and regulations relating to the issues discussed, and secondary legal materials including books, legal journals., and papers. This study result is that agrarian land policies began in the reform era during the reign of President BJ Habibie, who issued Presidential Decree No. 48/1999 concerning the Policy and Regulatory Study Team in the context Landreform implementation. This policy applies simultaneously with the initiation of regional autonomy. The existence of agrarian reform, especially in the land sector, aims to be advanced, just and independent. The transformation of agrarian reform lies in the arrangement of agrarian resources in an effort to eliminate gaps in land tenure rights and change the pattern of agricultural life to be more productive and sustainable.Keywords: agrarian law; land; post regional autonomy.Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan hukum agraria di sektor pertanahan di Indonesia setelah otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai prinsip, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait hukum pertanahan setelah pasca otonomi daerah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analitik deskriptif menggunakan data sekunder, termasuk materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal hukum, dan makalah. Hasil kajian ini adalah kebijakan lahan agraria dimulai pada era reforma pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam rangka implementasi Landreform. Kebijakan ini berlaku bersamaan dengan inisiasi otonomi daerah. Adanya reforma agraria, khususnya di sektor pertanahan, bertujuan untuk maju, berkilasi dan mandiri. Transformasi reforma agraria terletak pada penataan sumber daya agraria dalam upaya menghilangkan kesenjangan hak penguasaan lahan dan mengubah pola kehidupan pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.Kata kunci: hukum agraria; daratan; pasca otonomi daerah.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN1995 TENTANG KEPABEANAN DI KOTA PEKANBARU Abdul Rifqi; Ardiansah Ardiansah; Aliar Syam
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3158

Abstract

Law Number 17 of 2006 concerning amendements to Law Number 10 of 1995 concerning custom, is expected to be present to solve problems in the cusmtoms and excise environment. Through the provisions of this rule, the regulation and control of the traffic of goods and services or know as customs, can be put in order. Electronic goods smuggling, one of the smuggling activities thatis rife in Riau Province, in addition to the smuggling would easily pass it. In Riau, the ports of Dumai and Bengkalis are the main ports, because most of the export and import activities of goods that enter and exit or go to neighboring countries, through these ports . This type of research is research conducted by identifying the law, how the effectiveness of the law applies in society. The imposition of sanctions against the smuggling of electronic goods has not yet been implemented properly. Because, during the inspection and proven to have committed a violation, the said goods and means of transportation are not brought and stored at the customs store for further examination, and the examination is not recorded in the Official Report of the Inspection The obstacle is the lack of number of personnel on duty at the Supervisory and Customs Service Office of Pekanbaru City, making it easier for suppliers of electronic goods to distribute their merchandise to the public. Lack of socialization to smugglers, regarding the application of customs laws, lack of coordination between agencies, both members of Customs and Excise and the Police, in enforcing the law against electronic smugglersKeywords: application; smuggling; electronic goods.ABSTRAKUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diharapkan hadir untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan bea dan cukai. Melalui ketentuan aturan ini, pengaturan dan pengawasan masuknya lalu lintas barang dan jasa atau disebut kepabeanan, dapat ditertibkan.  Penyelendupan barang-barang elektronik, salah satu kegiatan penyelundupan yang marak terjadi di Provinsi Riau, di samping penyelendupan barang-barang ilegal lainnya. Lintas laut dipilih, karena dirasa mudah dilalui oleh pelaku penyelundupan. Di Riau, pelabuhan Dumai dan Bengkalis menjadi pelabuhan induk, karena kebanyakan kegiatan ekspor dan impor barang yang masuk dan keluar dari atau menuju negara tetangga, melalui pelabuhan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum, bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang-barang elektronik, belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena, dalam pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran, barang dan sarana pengangkut tersebut tidak dibawa dan disimpan di tempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan pemeriksaan tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan. Hambatannya adalah, kurangnya jumlah personil yang bertugas di Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, sehingga memudahkan bagi pemasok barang elektronik dalam mengedarkan barang dagangannya ke masyarakat. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan, mengenai penerapan undang-undang kepabeanan, kurangnya koordinasi antar instansi, baik itu sesama anggota Bea dan Cukai maupun Kepolisian, dalam menegakan hukum kepada pelaku penyelundupan barang elektronik.
LEGAL PROTECTION FOR SKINCARE USERS THAT DOES NOT HAVE A PRODUCTION LICENSE REVIEW OF THE CONSUMER PROTECTION ACT Siska Diana Sari; Arief Budiono; Dita Ajeng Yulianie
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3256

Abstract

This article discusses consumer protection against skincare users. Skincare is a series of products that support skin health, improve appearance and maintain skin condition. Skin care products have different ingredients that skin needs. Skincare is a number of daily routine items carried out by a number of women, to achieve the desired results. It is this factor that attracts women to look for safe but effective skin care products in making white, eliminating dark spots, eliminating acne to blackheads in the female skin area. However, there are a number of individuals from skin care manufacturers making skin care with ingredients that are unsafe for skin health. Using empirical legal research method that is research that serves to look at the law in a clear sense and examine the role of law in society. Sociological law research, because it interacts with the community. This method is taken based on field facts. As for the results of this study, that a number of individuals from skin care manufacturers make products using ingredients that are not safe for the health of consumers' skin. Consumer protection is taken as any action and under the law, taken by the government with the aim of protecting consumers and obtaining legal certainty. To protect consumer rights, governments and consumers must play an active role, because businesses or manufacturers have many ways to trick consumers.Keywords: consumer protection; skin care products. Artikel ini membahas perlindungan konsumen terhadap pengguna skincare. Skincare adalah serangkaian produk yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan dan menjaga kondisi kulit. Produk perawatan kulit memiliki bahan berbeda yang dibutuhkan kulit. Skincare adalah sejumlah item rutin harian yang dilakukan oleh sejumlah wanita, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Faktor inilah yang menarik wanita untuk mencari produk perawatan kulit yang aman namun efektif dalam membuat putih, menghilangkan bintik-bintik gelap, menghilangkan jerawat hingga komedo di area kulit wanita. Namun, ada sejumlah individu dari produsen perawatan kulit membuat perawatan kulit dengan bahan-bahan yang tidak aman untuk kesehatan kulit. Menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfungsi untuk memandang hukum dalam arti yang jelas dan meneliti peran hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis, karena pihaknya berinteraksi dengan masyarakat. Metode ini diambil berdasarkan fakta lapangan. Adapun hasil penelitian ini, bahwa sejumlah individu dari produsen perawatan kulit membuat produk menggunakan bahan-bahan yang tidak aman untuk kesehatan kulit konsumen. Perlindungan konsumen diambil sebagai tindakan apa pun dan berdasarkan undang-undang, yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan melindungi konsumen dan mendapatkan kepastian hukum. Untuk melindungi hak konsumen, pemerintah dan konsumen harus berperan aktif, karena bisnis atau produsen memiliki banyak cara untuk mengelabui konsumen.
PENERAPAN PERTOLONGAN DAN PERAWATAN KORBAN TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Agus Romeidin; Sudi Fahmi; Ardiansah Ardiansah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3160

Abstract

This article discusses the application of help and care for hit-and-run victims that have resulted in death in the city of Pekanbaru. However, the reality in the field is that it cannot be implemented optimally. This  is because it is very difficult to find the hit-and-run perpetrator, to be held accountable for his actions, and the families of the victims / heirs to get assistance from the vehicle owner, which is regulated in Law 22 of 2009 corcening Road Traffic and Transportation. Hit-and-run cases that are not revealed by the police, become delinquent cases every year. This type of research is research conducted by identifying in the law on how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is tha it cannot be implemented effectively yet, because there is no clarity and firmness on the legal subject of road administrator. So it is not clear who should be responsible for traffic accidents caused by demaged roads. Efforts are pre-emptive efforts by providing outreach to all levels of society, regarding the prevention and impact of non-compliance with traffic regulations. Preventive measures (prevention), namely, installing traffic signs along the road as a guide for road users fot the creation of safety, security, order and smoothness of road traffic and transportation, as well as conducting regular patrols. Repressive measures (prosecution) which aim to provide a deterrent effect against the perpetrators of traffic violations that cause accidents resulting in death. Keywords: Application; hit-and-run; death.ABSTRAKArtikel ini membahas tentang penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di kota pekanbaru. Namun kenyataan di lapangan, bahwa beum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan sangat sulit mencari pelaku tabrak lari, untuk diminta  pertanggungjawaban atas perbuatanya, dan keluarga korban/ahli waris mendapatkan bantuan dari pemilik kendaraan, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus tabrak lari yang tidak terungkap di kepolisian, menjadi tunggakkan perkara setiap tahunnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah adalah masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan. Upaya adalah upaya pre-emtif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat, tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Upaya preventif (pencegahan) yaitu, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta melakukan patroli secara rutin. Upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER